Selesai Totto-chan

Akhirnya selesai juga buku "Totto-Chan: Gadis Cilik di Jendela" setelah meminjam bukunya 2 tahun lalu dari rak GJ. Setelah menyelesaikan buku pertama Tetsuko Kuroyanagi tentang Totto-chan ini jadi memahami esensi pendidikan, meskipun masih sangat2 sedikit. Perlu banyak belajar dan membaca lagi. Jangan sampai merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita miliki. Ingat, nasihat pak Koko, "Jangan pernah merasa matang. Buah matang tinggal menunggu busuknya."

#SaatnyaDapat4

Sebelum Anda Belajar

Apa sih yang terpenting sebelum kita menuntut ilmu? Setelah niat yang ikhlas tentunya. Rasa-rasanya tidak ada yang lebih penting setelah itu selain rasa ingin tahu yang besar akan ilmu yang dipelajari, atau bahasa kerennya curiosity. Apa yang saya dapat di Dialog Tokoh Ppsdms Regional IV dengan Prof. Dr. Ing. Ir. Herman Sasongko kemarin menegaskan hal itu. Seharusnya anak SD itu sebelum dijejali pelajaran yang "berat" ditumbuhkan rasa ingin tahunya lebih dahulu tentang alam dan dunia di sekitar mereka. Bagaimana caranya? Pertama, tentu kurikulum sekolah berperan penting di sini. Dikatakan Prof. Herman, kurikulum yang ada saat ini orientasinya masih materialistis pragmatis. Anak diajarkan sesuatu yang hanya bisa digunakan untuk menjawab soal-soal ujian. Bukan dididik bagaimana cara mereka hidup dan peduli dengan lingkungan sekitar. Kedua, guru yang berkualitas. Sebagai pendidik, guru harus memiliki kualifikasi sebagai orang teladan. Teladan dalam hal apa? Teladan untuk senantiasa mau mendengar, dan teladan yang mengajarkan kesederhanaan.

Setelah mendapatkan banyak ilmu dari Prof. Herman, saya langsung teringat kisah Totto-chan, di buku yang saya pinjam dari Mas Yudha (dan belum saya kembalikan -afwan mas Yud). Kebetulan dua bulan ini saya mencicil membaca pelan-pelan setiap kisah pendek dari buku yang merupakan kisah nyata dari penulisnya, Tetsuko Kuroyanagi, tersebut. Kesimpulan yang saya dapat setelah membaca setengah cerita di Totto-chan, mungkin kisah Totto-chan bisa dijadikan model pendidikan anak di Indonesia. Terlepas dari perbedaan kondisi yang ada, buku ini menarik di baca bagi Anda yang konsen di dunia pendidikan anak-anak.

* * *

Sebelum kuliah, apakah Anda penasaran dengan materi kuliah yang akan Anda ikuti? Kalau belum, percuma Anda pergi kuliah..

Selamat pagi! :)

 

Diskusi bisa di lihat di sini.

Pendidikan

Shalat Jum'at di Rektorat UA, yang ngisi Prof. Daniel M. Rosyid..
Temanya tentang urgensi keluarga dalam pendidikan..

Sekolah bisa jadi jebakan yang membuat banyak orang melupakan pendidikan keluarga. Padahal sejatinya, pendidikan keluarga adalah yang utama. Prof. Daniel mengibaratkan pendidikan di sekolah itu ibarat makan siang, sedangkan pendidikan keluarga adalah sarapan. Jika sarapannya bergizi dan berimbang, makan siangnya apapun tak perlu terlalu dikhawatirkan. Tetapi banyak orang yg justru melupakan sarapan dan langsung berpikir makan siang..

#RenunganSiang

Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya

Oleh Gading Ekapuja Aurizki

Pemandangan berbeda saya temukan ketika mengunjungi SMP 2 Madiun Sabtu siang kemarin (19/5). Terakhir mengunjungi sekolah pertengahan tahun 2010 yang lalu, kondisi gedung sekolah tak jauh berbeda dengan saat saya lulus SMP tahun 2007. Hanya ada penambahan ruang kelas di lantai 2 gedung selatan.

Namun sekarang, kondisi sekolah sudah sangat jauh berbeda. Gedung sekolah tampak di mark-up habis-habisan dengan dominan warna hijau, disertakan pula tulisan visi misi sekolah di sejumlah tembok. Beberapa sudut dibangun, seperti penambahan keramik dan pembangunan panggung aula. Yang baru adalah gazebo dari kursi dan meja kayu, serta keberadaan “laboratorium” tanaman di salah satu sudut sekolah.

Dari seorang staf tata usaha saya mengetahui alasan dibalik perubahan besar-besaran itu, yaitu untuk menyambut penganugerahan Adiwiyata dari Kementerian Lingkungan Hidup.

* * *

Lembaga pendidikan sekarang tampaknya memiliki penyakit yang sama. Baik kampus maupun sekolah, sekarang orientasnya mendapatkan titel dan nilai baik saat akreditasi. Hal itu menjadikan pengelola lembaga pendidikan lebih sibuk melakukan pencitraan lembaga ketimbang fokus membangun karakter siswanya.

Jika dicermati, ternyata titel atau nilai akreditasi tidak berpengaruh secara signifikan pada perkembangan karakter siswa. Tidak juga mendongkrak prestasi akademik atau non-akademiknya. Titel dan akreditasi lebih banyak berpengaruh pada; (1) Citra lembaga; (2) Pembiayaan dan fasilitas; dan (3) Kerja sama.

Citra lembaga biasanya berbanding lurus pada kualitas pendaftar (input). Sedangkan kualitas lulusan (output) tetap ditentukan oleh kualitas produk pendidikan dengan berbagai instrumen pendukungnya. Adapun jika titel dan akreditasi itu memang memiliki pengaruh, pasti alokasinya lebih banyak ke instrumen pendukung seperti; kelengkapan fasilitas, kucuran dana, dan jejaring yang luas. Semuanya itu hanyalah suplemen bagi pendidikan. Sedangkan nutrisi pokok yang harus dipenuhi adalah Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.

Untuk mencapai kualitas pendidikan terbaik, pembiayaan dan fasilitas memang mutlak diperlukan. Seperti kata pepatah Jawa, “Jer basuki mawa beya” –Barangsiapa ingin sukses, membutuhkan biaya-. Biaya di sini bisa di artikan uang maupun fasilitas, ada juga yang mengartikan kerja keras. Namun mutlaknya kebutuhan pembiayaan dan fasilitas ini tidak lantas menjadikannya yang utama. Justru yang utama adalah idealisme guru dalam usaha mencerdaskan peserta didiknya. Biaya atau fasilitas mengikuti.

Memang, titel dan akreditasi yang baik mempermudah lembaga pendidikan untuk menjalin kerja sama dengan pihak luar. Lembaga pendidikan di luar negeri misalnya, sebelum memutuskan untuk menjalin kerja sama biasanya melihat titel dan hasil akreditasi lembaga terkait. Namun sekali lagi kerja sama itu harus berorientasi pada pembentukan karakter siswa, tidak sekedar ngopeni –mengurus- peserta didik lembaga/negara lain untuk dibawa ke sana kemari tanpa ada dampak terhadap peningkatan kualitas peserta didik sendiri.

Saya menyampaikan beberapa hal di atas bukan berarti saya alergi terhadap titel dan akreditasi. Sama sekali tidak! Saya pun memahamai bahwa di era global seperti sekarang kualitas suatu produk harus terukur, dan akreditasi adalah salah satu caranya. Namun yang saya khawatirkan adalah ketika akreditasi dijadikan segala-galanya. Perlu ada perubahan mindset bahwa akreditasi adalah tugas ekstra bagi lembaga pendidikan yang memang ingin lebih unggul dari lembaga lain. Namun tugas utamanya tidak boleh ditinggalkan, yaitu –seperti yang saya katakan sebelumnya- membangun karakter peserta didik.

Membangun Jiwa

Jika mencermati lirik lagu Indonesia Raya ciptaan WR Supratman kita akan mendapati bait yang berbunyi, “Bangunlah jiwanya bangunlah badannya.” Artinya apa? Sebelum membangun badan (fisik), harus dibangun jiwanya terlebih dahulu. Sebelum memperbaiki gedung, menambah fasilitas, dan memperluas jaringan, yang harus dipenuhi pertama kali adalah jiwa pembelajar para peserta didik, yaitu kekritisan, keingintahuan (curiosity), dan kepedulian. Sehingga di awal-awal peserta didik harus diajari bagaimana mencintai ilmu sebelum disuguhi berbagai macam fasilitas. Diajari untuk apa ilmu itu sebelum diberi nilai. Kesimpulannya adalah sebelum mengunggulkan jargon-jargon dan pencitraan, perbaikan kualitas pendidikan harus didahulukan.

Biaya Pendidikan Sistem Kredit

Sekitar dua minggu yang lalu, gelombang penolakan RUU PT sedang panas-panasnya. Tetapi setelah Mendiknas M. Nuh meminta penundaan pengesahan RUU PT, tensi pembahasannya menurun. Tulisan ini sebenarnya adalah hasil diskusi saya dan beberapa teman KAMMI dengan Prof. Daniel M. Rosyid (ICMI Jatim dan Pakar Pendidikan) di rumah beliau di Perumahan Dosen ITS. Semoga ingatan saya masih terjaga untuk menjelaskan beberapa hasil diskusi kami. Di tulisan ini saya lebih spesifik membahas tentang biaya pendidikan sistem kredit. Cekidot:

 

Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan pendidikan memang hal yang cukup sensitif untuk dibahas. Sehingga sering terjadi tarik ulur antar dua golongan yang sampai menimbulkan polemik. Pemerintah kita posisikan sebagai golongan pertama yang merasa biaya pendidikan selama ini masih kurang untuk mencapai angka ideal, meski telah dianggarkan sebesar 20% dari APBN. Seperti kata pepatah Jawa (sekaligus semboyan Jawa Timur) "Jer Basuki Mawa Beya" yang artinya kira-kira adalah "setiap keberhasilan membutuhkan biaya". Itu membuat adanya pembebanan biaya pendidikan bagi peserta didik untuk menutupi kekurangan tersebut. Dengan biaya yang cukup harapannya kualitas pendidikan juga bisa terjamin. Sedangkan golongan kedua adalah rakyat yang menuntut agar biaya pendidikan diminimalkan. Jangan sampai biaya pendidikan tak terjangkau, bahkan kalau perlu pendidikan digratiskan. Dan mereka memang berhak menuntut itu, karena sesuai amanat undang-undang dasar bahwa tujuan diselenggarakannya pemerintahan negara adalah untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa". Paradoks inilah yang memunculkan polemik. Di satu sisi negara kekurangan biaya, di sisi lain rakyat menuntut pendidikan murah.

Menanggapi polemik ini, Prof. Daniel berpandangan bahwa memang untuk mencapai kualitas yang diinginkan biaya pendidikan yang ada saat ini masih jauh dari kata cukup. Namun beliau menggarisbawahi pemerintah tidak bisa seenaknya menaikkan beban biaya pendidikan bagi peserta didik karena itu bisa memberatkan mereka. Sehingga beliau memiliki opsi harus ada perubahan sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia, dan alternatif yang beliau pilih adalah sistem kredit.

Kalau ada yang ingat, ide tentang pembiayaan sistem kredit ini pernah saya lontarkan melalui kolom gagasan di Jawa Pos bulan Juli tahun 2011 yang berjudul "Biaya Pendidikan Sistem Utang". Ide itu muncul setelah saya terlibat diskusi dengan seorang tukang cetak pamflet di sebuah percetakan di Gubeng Kertajaya. Beliau yang pernah bekerja di Malaysia mengatakan lebih enak memakai sistem utang karena tidak memberatkan mahasiswa. Karena pembahasannya cocok dengan suasana yang terjadi saat itu (daftar ulang Maba Unair yang ribet dan melelahkan) muncul ide untuk menulis dan mengirimkannya ke Jawa Pos. Eh, besoknya langsung terbit. Alhamdulillah..

Bagi yang belum tahun apa itu sistem kredit, akan saya paparkan sedikit dengan bahasa saya. Jika sistem kredit ini diterapkan, maka mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi tak perlu membayar sepeser pun biaya. Sebagai gantinya, mereka harus membayarnya dengan cara yang telah disepakati, misal; dibayar setelah mereka mendapatkan pekerjaan atau ikut magang bekerja di jurusan atau fakultas sebagai tenaga tertentu. Intinya seperti itu. Sedangkan biaya kredit bisa didapat dari kerja sama dengan bank/perusahaan tertentu. Sehingga nantinya ketika mahasiswa lulus dan sudah bekerja, mereka harus membayar ke bank atau bekerja di perusahaan tersebut.

Banyak yang menolak sistem kredit ini. Alasan yang paling banyak dikemukakan adalah "mahasiswa diajari berutang." Memang benar, sistem ini mengajari (bahkan memaksa) rakyat untuk berutang. Namun jika dilihat dari sisi positifnya, saya justru menangkap "mahasiswa diajari untuk bertanggung jawab." Bagaimana bisa?

(1) Jika mahasiswa merasa bahwa mereka memiliki utang/kredit, maka mereka akan terpacu untuk serius belajar untuk bisa diterima kerja/tekun mencari kerja sendiri agar utangnya bisa dilunasi.

(2) Jika menerapkan sistem ini, secara tidak langsung universitas memiliki tanggung jawab untuk aktif "mencarikan" pekerjaan bagi mahasiswanya, agar setelah lulus mereka dapat berkerja dan melunasi utang. Selama ini universitas hanya secara pasif menunggu "laporan" mahasiswa yang diterima kerja. Selain itu sistem seperti ini mensyaratkan agar universitas menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan agar nantinya bisa menerima lulusannya.

Ketika ditanya apakah Indonesia siap menggunakan sistem kredit dengan beberapa hal yang dipersyaratkan, Prof. Daniel menjawab Indonesia belum siap. Jika ingin siap, Indonesia harus berani merubah model pembiayaan yang kuno (dengan sistem SPP atau SP3) dengan model pembiayaan yang basisnya adalah entrepreneurship. Jadi ke depan, universitas tidak terlalu tergantung pada pemerintah, namun juga tidak membebankan biaya ke rakyat. Biaya operasional pendidikan mahasiswa dibebankan kepada pihak penanggung, dan akan dibayar dengan sistem kredit setelah mahasiswa lulus.

Ya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau menulisnya kurang sistematis, karena memang tujuan menulis ini hanya sekedar agar ide itu keluar dari otak yang sudah payah karena memikirkan banyak hal. Insya Allah konstruksi sistem pembiayaan ini akan terbangun seiring banyaknya diskusi/interaksi yang kita jalin. Terima kasih.